Dirjen pajak menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau mencabut pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) bendahara pemerintah. Penghapusan yang terhitung sejak 1 September 2021 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (13/9/2021).
Dalam Pasal 6 ayat (1) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021 disebutkan dirjen pajak menerbitkan NPWP baru instansi pemerintah secara jabatan sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019 untuk pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sejak masa pajak Juli 2020.
“Direktur jenderal pajak menghapus NPWP dan/atau mencabut PKP bendahara secara jabatan …, dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal 1 September 2021,” bunyi penggalan Pasal 6 ayat (2) PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021.
Penghapusan dilakukan untuk NPWP bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan, dan/atau bendahara desa yang dimiliki sebelum PMK 231/2019
berlaku. Waktu yang sama juga berlaku untuk pencabutan atas pengukuhan
PKP atas bendahara penerimaan.
https://news.ddtc.co.id/npwp-bendahara-pemerintah-sudah-dihapus-dari-administrasi-djp-32767